Kalurahan Bunder

Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Kalurahan Periode 2019 - 2027 :

Ketua : SUYADI

Wakil : YUDHISTIRA ADI NUGROHO, A.Md

Sekretaris : YENI LESTARI, S.Pd.

Anggota : 

BIDANG PEMBANGUNAN :

• EDY PRAMUDIYA
• ANIS MAWARNI
• SULAMTA

BIDANG PEMERINTAHAN :

• PARDIMAN
• ANTON FITRI YADI
• ISNA SHOLIHAH

">

FUNGSI BAMUSKAL : 
a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama
Lurah;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kalurahan;
c. melakukan pengawasan kinerja Lurah; dan
d. merencanakan dan turut serta melaksanakan urusan keistimewaan
bersama Lurah.

TUGAS BAMUSKAL : 
a. menggali aspirasi masyarakat;
b. menampung aspirasi masyarakat;
c. mengelola aspirasi masyarakat;
d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
e. menyelenggarakan musyawarah Bamuskal;
f. menyelenggarakan musyawarah Kalurahan;
g. membentuk panitia pemilihan Lurah;
h. menyelenggarakan musyawarah Kalurahan khusus untuk pemilihan Lurah
antarwaktu;
i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan bersama
Lurah;
j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Lurah;
k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan
Kalurahan;
l. melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan
musyawarah perencanaan, mengawasi pelaksanaan dan menyepakati
Peraturan Kalurahan terkait urusan keistimewaan;
m. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah
Kalurahan dan lembaga Kalurahan lainnya; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bamuskal berhak:

1. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan kepada Pemerintah Kalurahan;
2. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan; dan
3. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
4. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikandanpelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
5. memperoleh penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY,

dan Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota Bamuskal yang berprestasi.

Anggota Bamuskal berhak:

1. mengajukan usul rancangan Peraturan Kalurahan;
2. mengajukan pertanyaan;
3. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. memilih dan dipilih; dan
5. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kalurahan.

Anggota Bamuskal wajib :

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
3. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
4. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Kalurahan;
5. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Kalurahan dan lembaga Kalurahan lainnya;
6. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
7. melaksanakan tugas dan fungsi Bamuskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan